• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Luhut Kode: Subsidi Listrik Batal Jadi BLT, Antisipasi Penyalahgunaan

img

Mitraberita.com Selamat berjumpa kembali di blog ini. Sekarang mari kita eksplorasi potensi Nasional yang menarik. Diskusi Seputar Nasional Luhut Kode Subsidi Listrik Batal Jadi BLT Antisipasi Penyalahgunaan Pelajari setiap bagiannya hingga paragraf penutup.

    Table of Contents

Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah kemungkinan membatalkan wacana pengalihan subsidi energi berupa listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini sejalan dengan potensi penundaan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang semula direncanakan berlaku pada 1 Januari 2025.

Luhut menjelaskan bahwa subsidi listrik dipertahankan untuk memastikan bantuan dapat digunakan secara tepat guna dan menghindari potensi penyalahgunaan, seperti digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. "PPN menjadi 12% itu sebelum itu jadi harus diberikan dahulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah. Ada hitungannya tetapi diberikan ke listrik. Kalau diberikan ke rakyat [dalam bentuk BLT] takut dijudikan lagi nanti," ujar Luhut kepada wartawan.

Subsidi listrik dianggap sebagai langkah yang lebih aman dan terarah dalam mendukung masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi. Stimulus ini dirancang untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah tanpa memberikan bantuan berupa uang tunai langsung, yang menurut pemerintah memiliki risiko penyalahgunaan lebih tinggi.

Wacana penundaan kenaikan PPN menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan ruang lebih bagi masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Langkah ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global dan dinamika domestik.

Penyesuaian kebijakan subsidi dan perpajakan mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal negara dengan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan. Luhut menegaskan bahwa keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan matang untuk memastikan bantuan mencapai target yang tepat.

Keputusan ini mencerminkan fokus pemerintah dalam memberikan bantuan yang langsung berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti listrik, sekaligus menghindari risiko yang dapat mengganggu efektivitas program bantuan tersebut.

Demikianlah luhut kode subsidi listrik batal jadi blt antisipasi penyalahgunaan telah saya jelaskan secara rinci dalam nasional Saya harap Anda menikmati membaca artikel ini ciptakan peluang dan perhatikan asupan gizi. silakan share ini. silakan lihat artikel lain di bawah ini. Terima kasih.

© Copyright 2024 - MitraBerita.com - Media Nasional Untuk Warga
Added Successfully

Type above and press Enter to search.